Kebijakan Appeasement adalah strategi politik yang diterapkan oleh sejumlah negara pada periode antara Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Kebijakan ini ditujukan untuk menghindari konflik berskala besar dengan memberikan konsesi kepada negara agresor. Meskipun tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mencegah perang, namun dikritik karena dianggap sebagai bentuk penyerahan terhadap agresi negara lain.
Asal Usul Kebijakan Appeasement
Kebijakan Appeasement mulai diterapkan setelah Perang Dunia I sebagai tanggapan terhadap kebijakan ketat yang diterapkan terhadap Jerman dalam Traktat Versailles. Traktat Versailles berhasil mengakhiri Perang Dunia I, namun juga membuat Jerman merasa terhina dan terisolasi di mata dunia. Karena itu, ketika Adolf Hitler naik ke tampuk kekuasaan di Jerman pada tahun 1933, sejumlah negara Eropa mulai menerapkan kebijakan appeasement sebagai upaya untuk menghindari terjadinya konflik berskala besar.
Prinsip-prinsip Kebijakan Appeasement
Ada beberapa prinsip utama dalam kebijakan appeasement:
- Negosiasi: Negara-negara yang menerapkan kebijakan appeasement cenderung lebih memilih untuk melakukan negosiasi dengan negara agresor daripada mengambil tindakan keras.
- Pemberian Konsesi: Untuk mencegah eskalasi konflik, negara yang menerapkan kebijakan appeasement sering kali memberikan konsesi kepada negara agresor, seperti pengakuan terhadap wilayah yang direbut atau terhadap tindakan agresi yang dilakukan.
- Menjaga Keseimbangan: Kebijakan appeasement juga bertujuan untuk menjaga keseimbangan kekuatan di antara negara-negara besar, sehingga potensi terjadinya konflik berskala besar dapat diminimalkan.
Contoh-contoh dari Kebijakan Appeasement
Salah satu contoh terkenal dari kebijakan appeasement adalah penyerahan wilayah Sudetenland kepada Jerman oleh Inggris dan Perancis pada Konferensi Munich tahun 1938. Penyerahan wilayah ini dilakukan sebagai upaya untuk menghindari perang dengan Jerman, namun pada akhirnya justru memperkuat kekuatan Hitler dan mengarah pada pecahnya Perang Dunia II.
Kelebihan dan Kekurangan Kebijakan Appeasement
Kelebihan Kebijakan Appeasement
Beberapa kelebihan dari kebijakan appeasement antara lain:
- Menghindari Perang: Salah satu tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mencegah terjadinya perang berskala besar, sehingga dapat mengurangi korban dan kerugian yang ditimbulkan oleh konflik bersenjata.
- Memberikan Kesempatan untuk Diplomasi: Dengan memberikan konsesi kepada negara agresor, kebijakan appeasement memberikan kesempatan bagi diplomasi dan negosiasi untuk mencapai solusi damai.
Kekurangan Kebijakan Appeasement
Namun, kebijakan appeasement juga memiliki kelemahan, antara lain:
- Menguntungkan Negara Agresor: Dengan memberikan konsesi kepada negara agresor, kebijakan appeasement justru bisa memperkuat posisi negara agresor dan mendorongnya untuk bertindak lebih agresif.
- Menyebabkan Penurunan Kredibilitas: Negara yang menerapkan kebijakan appeasement cenderung kehilangan kredibilitas di mata negara lain, karena dianggap tidak tegas dalam melindungi kepentingan dan integritas wilayahnya.
Akhir Kata
Kebijakan Appeasement adalah strategi politik yang kontroversial, yang memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Meskipun tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menghindari terjadinya konflik berskala besar, namun sejarah telah menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak selalu efektif dan bahkan bisa memicu terjadinya perang. Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan antara diplomasi dan kekuatan militer dalam menangani konflik internasional.
